TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementrian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Dibentuknya TKSK bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
  2. Melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
  3. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan

Fungsi TKSK :

  1. Fungsi koordinasi

Koordinasi merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten / kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Saling memberikan informasi
  2. Menyamakan persepsi
  3. Membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
  4. Fungsi fasilitasi

Fasilitasi merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan keberfungsian sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Pendampingan sosial
  2. Bimbingan sosial
  3. Kemitraan
  4. Rujukan
  5. Fungsi administrasi

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Administrasi dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Pemetaan sosial
  2. Pencatatan
  3. Pelaporan

Kriteria TKSK :

  1. Berasal dari unsur masyarakat;
  2. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
  3. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3 / S1;
  4. Diutamakan aktifis Karang Taruna atau PSM;
  5. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
  6. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
  7. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
  8. SK ditetapkan oleh Kementrian Sosial.