Tupoksi

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

  • Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
  • Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan kebijakan bidang sosial;
    2. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
    4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
    1. merumuskan kebijakan bidang sosial melalui kajian Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
    2. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    3. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    7. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    8. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
    9. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang sosial melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
    10. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
    11. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. memberikan rekomendasi perizinan bidang sosial melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;
    13. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    14. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
    15. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    16. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    17. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    18. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    19. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    20. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

  • Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian Dinas.
  • Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat
    2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;
    3. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat
    4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
    5. penyelenggaraan administrasi Dinas;
    6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat;
    7. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
    8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai uraian tugas:
  1. merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  3. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang sosial melalui usulan Bidang sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
  5. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  10. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  11. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  12. mengoordinasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  13. menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  14. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  15. menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan barang milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  16. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;
  17. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
  18. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;
  19. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  20. mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang sosialsesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
  21. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  22. menyelenggarakane-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;
  23. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;
  24. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  25. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  26. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  27. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  28. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  29. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

 

  1. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  2. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 6

  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi keuangan Dinas.
  • Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
  2. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  3. memfasilitasi penyusunan kebijakan bidang sosial melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  5. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidangsesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian dan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  10. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan operasional Subbagian dan Seksi   sesuai program Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  11. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  12. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
  13. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;
  14. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  15. memfasilitasi rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  16. melaksanakan penerapan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;
  17. melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;
  18. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan Seksi  berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  19. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  20. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian dan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  21. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  22. memfasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian dan Seksi  sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  23. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat penatausahaan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
  24. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  25. menyelia pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  26. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  27. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  28. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Pasal 7

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian Dinas.
  • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
  2. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  6. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  7. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  8. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;
  9. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  10. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  11. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  14. membagi dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Sosial

 

Pasal 8

  • Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dan Taman Makam Pahlawan.
  • Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  2. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
  4. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
  1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  2. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana  kegiatan operasional;
  8. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
  10. menyelenggarakan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
  11. menyelenggarakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. menyelenggarakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  13. menyelenggarakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  14. menyelenggarakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
  15. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  16. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  17. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  18. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  19. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  20. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  21. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  22. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

  • Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial.
  • Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. menyelenggarakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan potensi;
    10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    15. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    16. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

 

 

Pasal 10

  • Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan Taman Makam Pahlawan.
  • Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
    10. melaksanakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
    11. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    12. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    13. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    14. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

 

  1. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Pasal 11

  • Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial;
  • Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
    10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    15. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    16. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

 

Pasal12

  • Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
  • Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  2. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
  4. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
    1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
    2. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana  kegiatan operasional;
    8. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
    9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
    10. menyelenggarakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal sesuai ketentuan yang berlaku;
    11. menyelenggarakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
    12. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    13. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    14. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
    15. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

 

 

 

 

  1. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  2. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  3. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

 

Pasal 13

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial.
  • Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

 

 

 

 

 

  1. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  2. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  3. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  4. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  5. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  6. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  7. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Pasal 14

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sos
  • Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

 

  1. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  4. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
  5. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  8. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  9. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  10. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  11. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  12. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Pasal 15

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial.
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai lingkup tugas Seksi dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
    10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    15. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

 

  1. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin

 

Pasal16

  • Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana.
  • Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  2. penyusunan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
  4. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
    1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
    2. menyusun kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana  kegiatan operasional;
    8. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
    9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
    10. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak terlantar sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan agar sesuai rencana dan tepat sasaran;
    11. menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah sesuai ketentuan sehingga data selalu tersedia dan valid;
    12. menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
    13. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
    14. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    15. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    16. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
    17. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    18. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    19. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    20. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    21. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

Pasal 17

  • Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan bencana.
  • Kepala Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
    10. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
    11. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    12. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    13. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    14. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    16. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    17. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 18

  • Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
  • Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah sesuai ketentuan sehingga data selalu tersedia dan valid;
    10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  1. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  3. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

 

Pasal 19

  • Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
  • Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
    1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
    2. menyusun rancangan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
    3. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun rencana kegiatan operasional Seksi  sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana  kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
    8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
    9. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan agar sesuai rencana dan tepat sasaran;
    10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
    11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    15. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    16. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.